ANGGARAN RUMAH TANGGA : HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA
TAHUN 2005
NOMOR : 06/MUNAS V/HAKLI/2005
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA
(H A K L I )

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1

Keanggotaan terdiri dari :
Anggota biasa adalah para ahli di bidang kesehatan lingkungan atau sanitarian, warga negara Indonesia yang berpendidikan tinggi dan atau bekerja / menekuni di bidang kesehatan lingkungan atau sanitasi.

Anggota luar biasa adalah mereka yang bekerja di bidang kesehatan lingkungan atau sanitasi yang ditetapkan oleh pengurus.

Anggota kehormatan adalah mereka yang diangkat pengurus.

Pasal 2
Keanggotaan biasa bersifat aktif dan sesuai dengan standar kualifikasi profesi.

Penetapan anggota biasa yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan melalui proses pendaftaran oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Daerah untuk Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Pengurus Cabang.

Persyaratan dan standar kualifikasi profesi ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 3
Anggota biasa memiliki hak :

Mempunyai hak satu suara
Mempunyai hak memilih dan dipilih
Mempunyai hak membela diri

Anggota biasa mempunyai kewajiban :
Wajib membayar iuran
Wajib membina hubungan baik dan jiwa korps diantara para anggota
Wajib menaati keputusan organisasi dan melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 4

Anggota luar biasa dan anggota kehormatan memiliki hak dan kewajiban :
Anggota biasa, luar biasa dan kehormatan memiliki hak bicara
Anggota luar biasa dan kehormatan wajib mendukung usaha-usaha untuk mencapai tujuan organisasi

Pasal 5

DISIPLIN ORGANISASI
Anggota biasa, luar biasa dan kehormatan wajib menaati, menjunjung tinggi dan melaksanakan AD, ART dan Kode Etik HAKLI.
Bagi anggota biasa, luar biasa dan kehormatan yang tidak memenuhi ayat (1) akan dikenakan sanksi.
Bentuk dan tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran AD, ART ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
Bentuk dan tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi.

BAB II
KEPENGURUSAN
Pasal 6
SUSUNAN PENGURUS

Pengurus Pusat terdiri atas :
Seorang Ketua Umum
Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Ketua
Seorang Sekretaris Jendral
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Sekretaris
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Bendahara

Pengurus Daerah terdiri atas :

Seorang Ketua
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Sekretaris
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Bendahara
Ketua-Ketua Bidang dan Anggota sesuai dengan kebutuhan program

Pengurus Cabang terdiri atas :

Seorang Ketua
Seorang Wakil Ketua
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Sekretaris
Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Bendahara
Ketua-Ketua Seksi dan Anggota sesuai dengan kebutuhan program

Pasal 7

MASA KERJA PENGURUS

Masa kerja Pengurus Pusat ditentukan 4 (empat) tahun, dalam hal MUNAS tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian Pengurus Pusat dapat dilakukan melalui Sidang Istimewa.

Masa kerja Pengurus Daerah ditentukan 4 (empat) tahun, dalam hal MUSDA tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian Pengurus Daerah dapat dilakukan melalui Sidang Luar Biasa.

Masa kerja Pengurus Cabang ditentukan 4 (empat) tahun, dalam hal MUSCAB tidak dapat diadakan dalam waktu yang telah ditetapkan maka penggantian Pengurus Cabang dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa.

Dalam hal seorang Pengurus tidak dapat melaksanakan tugas, dalam masa jabatannya dapat ditunjuk pejabat sementara sampai pemilihan pengurus berikutnya.

Pasal 8

TATA TERTIB PEMILIHAN PENGURUS PUSAT

Pengurus Pusat harus tebentuk selama MUNAS.
Pemilihan Pengurus Pusat ditentukan oleh formatur yang berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Seorang Pimpinan MUNAS
Seorang Pengurus Pusat Lama
Tiga orang lebih peserta daerah yang dipilih dalam sidang pleno
Kewenangan formatur dalam Pemilihan Pengurus Pusat meliputi Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Jendral dan Wakil-wakilnya serta Bendahara dan Wakilnya.

Pengurus Pusat yang baru terpilih dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah MUNAS sudah harus melengkapi susunan Pengurus Departemen, mengangkat Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi serta menyusun Program Kerja Nasional.

Pengurus Pusat yang baru terpilih dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) sejak Pengurus Inti ditetapkan telah membentuk Lembaga-Lembaga atau Unit-Unit Strategis sebagai perangkat kerja organisasi sesuai denga kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Pasal 9

TATA TERTIB PEMILIHAN PENGURUS DAERAH DAN
PENGURUS CABANG

Penetapan dan Pelantikan Pengurus Pusat dilakukan oleh Pimpinan MUNAS
Penetapan dan Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pimpinan MUSDA
Penetapan dan Pelantikan Pengurus Cabang dilakukan oleh Pimpinan MUSCAB

Pasal 10

KRITERIA PENGURUS
Para Fungsionair Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang harus minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Jujur dan mempunyai integritas tinggi
Sehat jasmani dan rohani
Sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menjadi anggota HAKLI
Belum pernah tercela selama bekerja, baik politis maupun administratif
Anggota biasa HAKLI

Pasal 11

PEMBINAAN
Pembinaan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Pusat
Pembinaan Pengurus Cabang dilakukan oleh Peengurus Daerah

BAB III

KETENTUAN UMUM MUSYAWARAH NASIONAL, SIDANG ISTIMEWA, SIDANG LUAR BIASA DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 12

KETENTUAN MUSYAWARAH NASIONAL
Peserta Musyawarah Nasional adalah :
Seluruh Pengurus Pusat
Seluruh Dewan Pertimbangan Organisasi
Seluruh Pengurus Daerah dengan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pengurus Daerah
Seluruh Pengurus Cabang dengan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Pengurus Cabang
Peninjau
MUNAS dianggap syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta MUNAS. Apabila jumlah tersebut tidak tercapai maka MUNAS ditunda selama 1 (satu) jam, apabila setelah waktu penundaan tersebut jumlah peserta masih belum tercapai maka dengan persetujuan forum yang ada MUNAS dapat dianggap syah untuk dilaksanakan.

MUNAS menetapkan tata tertib Musyawarah Nasional.
Hak suara dalam MUNAS diatur dalam tata tertib MUNAS.

Pasal 13

KETENTUAN SIDANG ISTIMEWA, SIDANG LUAR BIASA DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA

Sidang Istimewa, Sidang Luar Biasa dan Musyawarah Luar Biasa baru dapat diselenggarakan apabila terjadi hal-hal yang mendesak untuk diadakannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Sidang Istimewa apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Daerah
Sidang Luar Biasa apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Cabang
Musyawarah Luar Biasa apabila disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa

BAB IV

PEMBENTUKKAN DAN PENGANGKATAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
Pasal 14

PEMBENTUKKAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI
Penasehat dapat dibentuk di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang
Dewan Pertimbangan Organisasi hanya dibentuk oleh Pengurus Pusat
Pasal 15
PENGANGKATAN PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pengangkatan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi di tingkat Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah Nasional

Susunan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan
Pengangkatan Penasehat dan Dewan Pembina di tingkat daerah dan cabang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUSDA dan MUSCAB

Pengangkatan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat

Kriteria Penasehat dan Dewan Pembina dipertimbangkan berdasarkan posisi strategis politis dan mempunyai komitmen serta peminatan maupun kepedulian terhadap bidang kesehatan lingkungan

Kriteria Dewan Pertimbangan Organisasi dipertimbangkan berdasarkan keahlian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan komunikasi

Uraian lebih lanjut tentang Dewan-Dewan ini ditetapkan oleh Pengurus Pusat

BAB V
PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA

Pasal 16

Untuk kelancaran program organisasi besarnya iuran ditetapkan sebagai berikut :
Uang pangkal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setia anggota, 25% untuk Pengurus Pusat dan 75% untuk Pengurus Daerah
Uang iuran ditentukan oleh masing-masing Pengurus Daerah dan Cabang, 25% untuk Pengurus Daerah dan 75% untuk Pengurus Cabang
Pengiriman uang iuran ditujukan kepada Bendahara Pengurus yang lebih tinggi selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran yang berlainan akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini disyahkan dalam Musyawarah Nasional V Tahun 2005 dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 Oktober 2005

Leave a Reply