ANGGARAN DASAR HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL V

HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA TAHUN 2005

NOMOR : 05/MUNAS V/HAKLI/2005

TENTANG

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (H A K L I )

Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur berdadarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan peran serta dan pengabdian dari segenap warga negara Indonesia.

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang antara lain untuk mencapai lingkungan kehidupan yang sehat dan harmonis, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu perlu adanya penyatuan, pembinaan dan pengembangan profesi serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai kesadaran dan keinginan luhur, berdasarkan ilmu, keterampilan dan sikap yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut, dengan ini membentuk Organisasi Profesi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) sebagai perubahan dan pengambangan dari Ikatan Kontrolir Kesehatan Indonesia (IKKI) yang didirikan pada tanggal 5 September Tahun 1955 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia disingkat HAKLI atau The Indonesian Association of Environmental Health disingkat IAEH.

Organisasi ini didirikan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 12 April 1980 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pengurus Pusat HAKLI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

AZAZ, TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Organisasi ini berazazkan Pancasila.

Organisasi ini bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan dan mengamalkan IPTEK di bidang kesehatan lingkungan dalam mencapai lingkungan yang sehat.

Organisasi merupakan profesi di bidang kesehatan lingkungan yang bersifat terbuka.

BAB III

USAHA UTAMA

Pasal 3

Menggalang persatuan dan kesatuan semua kemampuan dan potensi anggota.

Meningkatkan peranan dan pengabdian anggota kepada masyarakat dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan.

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kemampuan profesionalisme anggota di bidang kesehatan lingkungan.

Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan pemerintah maupun swasta di bidang kesehatan lingkungan.

Mengembangkan kemitraan dengan organisasi-organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri guna menunjang perwujudan visi dan misi organisasi.

Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota terdiri dari para ahli kesehatan lingkungan dan sanitarian.

Keanggotaan organisasi terdiri dari tiga macam, yaitu : anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

Ketentuan-ketentuan tentang keanggotaan Humpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI, KEKUASAAN ORGANISASI TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ORGANISASI

Pasal 5

SUSUNAN DAN TATA KERJA ORGANISASI

Di tingkat nasional dibentuk Pengurus Pusat HAKLI

Di tingkat provinsi dibentuk Pengurus Daerah HAKLI

Di tingkat Kabupaten / Kota dibentuk Pengurus Cabang HAKLI

Susunan organisasi dan tata kerja serta susunan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 6

KEKUASAAN ORGANISASI

Kekuasaan tertinggi di tingkat nasional adalah Musyawarah Nasional (MUNAS) yang diadakan setiap 4 (empat) tahun.

Kekuasaan MUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

Merubah, menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Etika Profesi.

Membahas, menerima dan mengesyahkan atau menolak pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pengurus lama.

Menyusun Pokok-Pokok Program Kerja Nasional.

Memilih dan menetapkan Pengurus Pusat.

Menetapkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) yang dilaksanakan dua kali selama masa bakti kepengurusan.

Kekuasaan tertinggi di tingkat daerah adalah Musyawarah Daerah (MUSDA) yang diadakan setiap empat tahun sekali.

Kekuasaan MUSDA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :

Merumuskan Program Kerja Daerah yang berpedoman pada pokok-pokok Program Kerja Nasional yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Membahas, menerima dan mengesyahkan atau menolak pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pengurus lama.

Memilih dan menetapkan Pengurus Daerah serta menyampaikan hasil MUSDA ke Pengurus Pusat.

Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan batas wewenang untuk tingkat daerah.

Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah.

Kekuasaan tertinggi di tingkat Cabang adalah Musyawarah Cabang (MUSCAB) yang diadakan setiap empat tahun

Kekuasaan MUSCAB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 meliputi :

Menyusun langkah-langkah kegiatan berdasarkan program kerja daerah.

Memilih Pengurus Cabang dan menyampaikan hasil MUSCAB ke Pengurus Daerah untuk disyahkan.

Pelantikan Pengurus Daerah dilakukan oleh Pengurus Daerah.

Pemilihan Pengurus :

Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional.

Tata Tertib Pemilihan dan pelantikan Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Kriteria Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Tata Tertib Musyawarah Nasional, Daerah dan Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ORGANISASI

Pengurus Pusat menentukan arah, kebijakan dan strategi organisasi serta pokok-pokok program secara nasional.

Pengurus Pusat membentuk Lembaga-Lembaga atau Unit-Unit Strategis, sesuai dengan tantangan, peluang dan kebutuhan organisasi.

Lembaga atau Unit Strategis dapat dibentuk sekaitan dengan kabutuhan untuk :

Pengkajian dan Pengembangan IPTEK dan Keprofesian Kesehatan Lingkungan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan Lingkungan.

Pengembangan Kewirausahaan dan Penggalangan Kemitraan.

Pengurus Daerah dan Cabang menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan berdasarkan arah, kebijakan dan strategi serta Program Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik dan masalah spesifik setempat.

Pasal 8

PENASEHAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Penasehat bertugas memberikan pengayoman dan saran-saran yang berkaitan dengan arah dan tujuan organisasi.

Dewan pertimbangan organisasi bertugas :

Melakukan pengawasan kinerja Pengurus Pusat

Memberikan saran dan pertimbangan

Memberikan penghargaan

Ketentuan tentang susunan, pemilihan, pembentukkan dan tata kerja penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat

Apabila tidak dapat dicapai secara mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

BAB VI

SUMBER KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 10

Kekayaan organisasi diperoleh dari :

Iuran anggota

Sumbangan donatur

Sumber lain yang syah dan tidak mengikat

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) mempunyai atribut berupa : Motto, Lambang / Logo, Hymne, Stempel, Pataka dan Bendera yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

Anggaran dasar dapat dirubah dan harus disyahkan dalam Musyawarah Nasional dengan jumlah sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir secara syah.

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 13

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan bila ada mufakat bulat dari Musyawarah Nasional yang diselenggarakan khusus untuk maksud itu.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran yang berlainan akan ditetapkan oleh Pegurus Pusat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Dasar ini disyahkan dalam MUNAS V HAKLI tahun 2005 dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 26 Oktober 2005

Leave a Reply