Berita Kesehatan: WAPRES BOEDIONO HADIRI PERINGATAN HARI TB SEDUNIA

WAPRES BOEDIONO HADIRI PERINGATAN HARI TB SEDUNIA PDF Print E-mail

Hari ini (24/3) Wakil Presiden Boediono menghadiri peringatan Hari TB Sedunia (HTBS) di kantor Istana Wakil Presiden, Jakarta ditandai penyerahan dokumen Rencana Aksi Nasional dan buku Strategi Nasional Pengendalian TB oleh Menkes Endang Rajayu Sedyaningsuh kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Tema Peringatan HTBS 2011 On the Move Against Tuberculosis, Transforming the Fight Toward Elimination of Tuberculosis. Di Indonesia, tema nasional HTBS, Terobosan Melawan Tuberkulosis menuju Indonesia Bebas. Tema ini dipilih untuk menginspirasi munculnya terobosan dan penemuan baru dalam pengobatan maupun pelayanan TB di Indonesia. Terobosan yang dapat dilakukan diantaranya adalah memperluas Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang melaksanakan pelayanan TB melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada; penemuan secara aktif bagi kelompok masyarakat rentan TB dan daerah sulit terjangkau (daerah kumuh, Lapas/Rutan, TB-HIV, anak); serta pembiayaan layanan TB bekerjasama dengan Askes, Jamsostek, Jamkesmas.

Menko Kesra Agung Laksono dalam laporannya menyatakan, salah satu indikator keberhasilan Millenium Development Goals (MDGs) adalah menurunkan 50% angka kesakitan dan kematian akibat TB pada tahun 2015 dibandingkan dengan kondisi tahun 1990.

Untuk mencapai target MDGs tepat waktu serta untuk menanggulangi TB dengan tuntas, perlu ditemukan inovasi dalam penanggulangan TB. Untuk itu penguatan kemitraan dengan berbagai pihak melalui koordinasi dan sinkronisasi program pengendalian TB harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

“Ke depan tantangan TB tidaklah ringan, terutama dengan adanya tantangan baru berupa perkembangan koinfeksi TB-HIV dan Multiple Drug Resistance atau MDR TB,” kata Menko.

Implementasi strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) saat ini telah dilakukan secara ekspansif dengan hasil cukup baik. Pada tahun 2010 angka cakupan penemuan kasus mencapai 77,3 % dan angka keberhasilan pengobatan mencapai 89,7 % sedangkan angka kematian akibat TB sudah berhasil diturunkan lebih dari 50% dari 92/100.000 pada tahun 1990 menjadi 27/100.000 pada tahun 2010, tambah Menko.

“Keberhasilan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan agar mampu menurunkan prevalensi, insiden dan kematian akibat TB,” jelas Menko Kesra.

Menurut Menko, peringatan HTBS 2011 bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat untuk memperoleh akses pengobatan TB dengan strategi DOTS yang berkualitas. Selain itu juga melibatkan semua layanan kesehatan dalam pengendalian TB dengan strategi DOTS; mendorong semua mitra TB dan kelompok masyarakat untuk senantiasa melakukan upaya-upaya baru dalam pengendalian TB; serta meningkatkan komitmen dan kepemilikan terhadap Program Pengendalian TB Nasional.

Ditambahkan, peringatan HTBS 2011 dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa layanan TB masih perlu ditingkatkan – baik jumlah maupun mutunya – menuju akses universal dalam pelayanan TB bagi masyarakat. Artinya, setiap pasien TB dapat menjangkau fasilitas diagnosis dan pengobatan secara tepat sesuai standar serta dipantau agar kepatuhan dan ketuntasan berobatnya terjamin.

Saat ini dilaporkan terdapat 430.000 kasus baru TB dengan kematian 61.000 orang. Angka ini menurun dibanding tahun 2009 sebanyak 528.063 kasus baru TB, dengan kematian 91.369. Besarnya masalah TB berdampak pada menurunnya tingkat sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah, akan menyebabkan gizi dan daya tahan tubuh yang menurun. Mereka menjadi rentan tertular dan sakit TB. Mereka yang terserang TB, produktivitas kerjanya akan menurun. Oleh karena itu, keberhasilan dalam meningkatkan derajat sosial ekonomi akan berdampak pada menurunnya masalah TB di suatu negara demikian pula sebaliknya.

Dengan diterapkannya desentralisasi yang dititikberatkan di kabupaten/kota, maka peran Pemda kabupaten/kota, dan Provinsi dalam peningkatan kesejahteraan menjadi sangat penting. Sebagai penyelenggara pemerintahan yang terdepan dan paling dekat dengan rakyat, peran Pemerintah kabupaten/kota sangat menentukan keberhasilan Pengendalian TB di Indonesia.

Sebagai acuan dalam perencanaan program pengendalian TB serta pembagian peran dan tanggung jawab antara pusat, daerah dan pemangku kepentingan lainnya telah disusun Strategi Nasional Pengendalian TB. Strategi ini memuat semua hal esensial yang diperlukan dalam pengendalian TB dan dipayungi oleh SK Menkes. Rencana Strategi Nasional dilengkapi dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berisi detail strategi pelaksanaan pada delapan area utama (Public Private Mix, TB-HIV, Programmatic Management of Drug Resistant TB, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penguatan kapasitas Laboratorium, Penguatan kapasitas logistik, Stratejik Information dan Advokasi Komunikasi dan Mobilisasi Sosial) yang memuat rencana pengembangan sampai tahun 2014.

Peringatan HTBS 2011 dilakukan di Pusat maupun Daerah. Di tingkat Pusat dilakukan kegiatan diantaranya Senam Akbar di Monas diikuti 7.000 orang dari anggota Federasi Olah Raga Masyarakat Indonesia, pejabat dari jajaran Pemerintah berbagai sektor, LSM, masyarakat dan komunitas peduli TB. Sementara di Daerah, peringatan HTBS diselenggarakan dengan melibatkan berbagai sektor dan mitra Pemerintah, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan lainnya sesuai dengan kekhususan dan keunikan daerah masing-masing.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, 5223002 Call Center: 021-500567, 30413700, atau alamat e-mail [email protected] e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , [email protected] e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , [email protected] e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Leave a Reply